Di Filipina, Beli Kondom Tanpa Resep Dokter Dendanya 1 Juta

Di Filipina, Beli Kondom Tanpa Resep Dokter Dendanya 1 Juta

Kondom terbukti efektif mencegah penularan penyakit kelamin pada hubungan seks yang tidak aman. Namun demi kepentingan lain, sebuah wilayah di Filipina justru membatasi penggunaannya dengan melarang penjualan kondom tanpa resep dokter.

Sebuah kampung elit bernama Ayala Alabang di Metro Manila, Filipina menerapkan aturan kontroversial tentang penjualan kondom. Dengan dalih moralitas dan pencegahan perilaku seks bebas, pemerintah setempat melarang kondom dan alat kontrasepsi lainnya dijual bebas.

Kondom yang di tempat lain bahkan bisa dengan mudah didapat lewat vending machine (sering disebut ATM kondom), di Ayala Alabang kondom hanya bisa ditebus dengan resep dokter. Nama dokter yang meresepkan berikut nama dan alamat pasien yang akan menggunakan, wajib dicantumkan dengan jelas.

Keseriusan aturan pembatasan kondom ini tampak dari sanksi yang cukup berat bagi yang melanggar. Baik pembeli maupun penjual kondom tanpa resep, bisa dikenai denda US$ 115 atau sekitar Rp 1 juta (kurs 8.800/US$) belum termasuk kurungan selama 1-6 bulan.

Seperti yang terjadi juga di negara lain, kampanye antikondom di Filipina banyak diserukan oleh kalangan agamawan konservatif. Dengan dukungan dari Gereja Katolik, pemerintah Ayala Alabang menilai kondom hanya akan memicu seks pranikah dan kelahiran anak-anak yang tidak memiliki bapak.

Namun di sisi lain, Filipina secara umum sebenarnya tengah menghadapi masalah kepadatan penduduk dengan populasi saat ini mencapai 94 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di negara ini tercatat paling tinggi di Asia Tenggara, yakni sekitar 2 persen/tahun.

Seorang pengacara yang mewakili kelompok peduli hak-hak reproduksi perempuan, Clara Rita Padilla menentang kebijakan pemerintah Ayala Alabang tersebut. Menurutnya pemerintah daerah seharusnya menjamin akses seluas-luasnya terhadap alat kontrasepsi, bukan malah membatasi.

"Kebijakan ini melanggar hak-hak reproduksi karena terlalu membatasi akses ke informasi kesehatan reproduksi dan metode-metode kontrasepsi yang legal, aman dan efektif," ujar Padilla seperti dikutip dari Philstar.