Korupsi Bombana Rp 714 M

Korupsi Bombana Rp 714 M

Kabaena Forum - Rumbia, Tata kelola keuangan di Bombana sudah sangat memprihatinkan. Selain mendapat disclemer, daerah pemekaran Kabupaten Buton itu ternyata melakukan penyimpangan keuangan yang sangat mencengangkan. Sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra, total penyimpangan keuangan di daerah penghasil emas itu mendekati angka satu triliun rupiah.

"Setelah LKD (laporan keuangan daerah) diaudit, kami menemukan penyimpangan keuangan sebesar Rp 714,8 miliar," kata Kasubag Hukum dan Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra, Dherys Virgantara, kemarin. Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini menuturkan, penyimpangan itu terjadi secara kumulatif sejak Bombana berdiri menjadi daerah otonom sampai 2009 lalu.

Dherys merinci, penyimpangan terbesar ditemukan pada sistem pengendalian interen (SPI) yakni Rp 610 miliar. Dari SPI itu, penyimpangan aset yang terbesar, jumlahnya Rp 567 miliar. Tingginya penyimpangan aset tersebut disebabkan pengelolaannya yang tidak jelas sejak diadakan atau dibeli pasca Bombana berdiri.

Misalnya saja ada motor atau mobil yang sudah dibeli. Setelah tiba dan digunakan, STNK atau BPKP nya tidak ada. Begitu juga dengan tanah. Pemda sudah membelinya, sementara sertifikat dan dokumennya sebagai bukti pembeliannya tidak bisa dibuktikan. "Dari temuan seperti ini, kami tidak meyakini kepemilikannya sehingga mengindikasikan terjadinya penyimpangan," katanya.

Sedangkan penyimpangan lain yang ditemukan BPK yakni pada administrasi sebesar Rp 29,8 miliar.
Kekurangan penerimaan juga begitu, jumlah penyimpangannya sebesar Rp 11,2 miliar yang terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan Rp 8,7 miliar, serta denda pihak ketiga Rp 2,2 miliar serta penggunaan langsung penerimaan sebesar Rp 192 juta lebih. "Dari total penyimpangan tersebut, kami menemukan indikasi kerugian negara sebesar 62 miliar lebih," ungkap Dherys.

Andi Mashab, presidium Komite Untuk Demokrasi dan Transparansi Anggaran (Kudeta) Sultra merasa prihatin dengan penyimpangan keuangan di Bombana. Katanya, pihak berwajib harus menelusuri dugaan penyalahgunaan keuangan dan aset daerah yang mendekati angka Rp 1 triliun itu. Sebab tak dapat dipungkiri, sejak Bombana berdiri menjadi daerah otonom, beberapa oknum pejabatnya mendadak berubah mulai dari penampilan, tempat tinggal termasuk harta kekayaannya. Kondisi seperti ini berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana serta infrastruktur jalan dan jembatannya. Bahkan beberapa SKPD juga tidak memenuhi PAD yang dibebankan. "Lihat saja jalannya, sejak otonom masyarakat khususnya di wilayah ibukota tidak pernah menikmati jalan mulus. Beberapa jembatannya juga begitu. Saat bergabung dengan Buton menggunakan jembatan permanen, sekarang diubah dengan konstruksi batang kelapa. Kondisi Bombana memang memprihatinkan, jadi mungkin lebih baik bila Bombana kembali bergabung dengan induknya Kabupaten Buton," tuturnya. [kendari online]

Serakahnya ndak kira-kira (
Bombana itu daerah kaya SDA atau gimana sih kok APBD segedhe Gadjah modot gitu bisa dikorup?
Ndak di mana-mana, ndak pilih-pilih suku, agama, ras, semua orang demen korupsi dan nyolong

WitchSoft wrote:Serakahnya ndak kira-kira (
Bombana itu daerah kaya SDA atau gimana sih kok APBD segedhe Gadjah modot gitu bisa dikorup?
Ndak di mana-mana, ndak pilih-pilih suku, agama, ras, semua orang demen korupsi dan nyolong

seharusnya berjuang demi kemajuan Bombana yang baru pisah dari Buton. Sangat disayangkan