Windu Karsa Tenggelam Bukti Pemerintah Lalai

Windu Karsa Tenggelam Bukti Pemerintah Lalai


JAKARTA - Musibah tenggelamnya KM Windu Karsa tenggelam di Teluk Bone, Sabtu (27/8/2011) dini hari, membuktikan kelalaian pemerintah dalam menjalankan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terlebih penyebab musibah tersebut diduga akibat kelebihan daya tampung penumpang (overcapacity).

“Kami sangat menyesalkan dan ikut prihatin dengan musibah ini. Seharusnya hal ini bisa dihindari karena Undang Undang Pelayaran sudah mengatur tentang keselamatan pelayaran. Namun, saat mudik lebaran seperti ini ketentuan tentang keselamatan pelayaran seperti data manifest, kelaikan kapal dan kelebihan muatan kerap dilanggar operator dengan ijin syahbandar sebagai wakil pemerintah di Pelabuhan,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Kebijakan Publik (BKP) Mustafa Kamal, dalam pers rilisnya, Sabtu (27/8/2011).
Mustafa yang juga Ketua Fraksi PKS DPR ini menilai musibah tenggelamnya KM WIndu Karsa di Teluk Bone merupakan kelalaian pemerintah dalam menjalan UU Pelayaran. Seharusnya, syahbandar selaku wakil pemerintah tidak mengeluarkan surat persetujuan berlayar (SPB) kepada nakhoda jika hasil pemeriksaan menunjukan bahwa kapal tersebut kelebihan muatan.
Disisi lain, syahbandar juga seharusnya melarang kapal berlayar jika diketahui ada cuaca buruk seperti gelombang tinggi yang bakal mengancam keselamatan pelayaran.

“Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Seharusnya saat diketahui kapal kelebihan muatan apalagi dengan cuaca buruk SPB tidak dikeluarkan,” jelas Mustafa.

Sebagaimana diatur dalam pasal 208, syahbandar memiliki tugas mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan,keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Syahbandar dapat tidak mengeluarkan SPB jika kelaiklautan dan keselamatan pelayaran tidak dipenuhi.


TRIBUNNEWS.COM